JAKARTA, hariandialog.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung mengendus adanya dugaan pengaturan tender dalam pengadaan proyek bernilai triliunan tersebut.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, proyek tersebut dibagi menjadi dua tahap dengan jumlah keseluruhan tower yang dibangun sebanyak 7.904 titik.
“Fase pertama yang saat ini bermasalah itu rencananya di 4.200 titik dibagi menjadi 5 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa konsorsium,” kata Agus dalam konferensi pers yang disiarkan secara online, Minggu (27/11/2022).
Beberapa perusahaan tersebut antara lain, PT Fiberhome, PT Telkom Infra, dan Multi Trans Data yang mengerjakan paket 1 dan 2.
Kemudian, PT Aplikasinusa Lintas Arta, Huwaei, PT SEI yang mengerjakan paket 3. Lalu, PT IBS dan ZTE Corporation yang mengerjakan paket 4 dan 5.
Berdasarkan data yang diperoleh ICW, 90 persen anggaran proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, dana tersebut berasal dari Universal Service Obligation (USO).
Agus menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima ICW, pembangunan proyek BTS 4G tahap pertama ini mengalami keterlambatan.
“Jadi dari rencana awal selesai maret 2022 kemudian diperpanjang menjadi September 2022,” kata Agus.
Per Maret, kata Agus, baru terdapat 1.679 titik BTS yang terintegrasi. Akibatnya, terjadi backlog pada 2.521 titik.
Agus merincikan, dari ribuan titik tersebut, sebanyak 13,7 persen di antaranya sedang dalam tahap instalasi, 9,7 persen siap diinstal, dan 76,6 persen titik BTS belum siap diinstal.
Karena tidak sesuai target, proyek tersebut kemudian diperpanjang pada September 2022.
“Ternyata berdasarkan data yang kami peroleh perkembangannya tidak signifikan. Jadi dari 4.200 titik yang dikerjakan yang siap beroperasi hanya 2.406 titik atau sekitar 57 persen,” ujar Agus.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G. Proyek ini dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.
Korps Adhyaksa menduga negara mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun.
Meski demikian, jumlah tersebut masih sementara karena saat ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang menangani perkara tersebut masih terus melakukan penghitungan. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar